TANGERANG, Baratv.id – Keterlibatan perempuan dalam dunia politik Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan, mulai dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024. Fenomena ini menjadi bukti nyata semangat kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender di ranah publik, khususnya bidang politik.
Perempuan dan Politik: Dari Afirmasi hingga Realisasi
Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif (affirmative action) yang mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai bakal calon anggota legislatif. Bahkan, lebih lanjut, sistem zipper diterapkan, yakni dari setiap tiga calon, harus ada minimal satu perempuan.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa dalam daftar bakal calon legislatif, setiap tiga nama harus mencantumkan setidaknya satu perempuan.
Namun demikian, meski aturan pencalonan telah ditetapkan, tantangan utama terletak pada tingkat keterpilihan perempuan. Data hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa hanya 127 dari total 580 kursi DPR RI yang berhasil diraih oleh perempuan, atau sekitar 22,1%. Meskipun angka ini mengalami peningkatan dari tahun 1999 yang hanya 8,2% dan tahun 2004 sebesar 11,5%, namun belum mencapai target keterwakilan ideal 30%.
Perempuan Pahami Kebutuhan Perempuan
Menurut Hj. Jamilah, narasumber dalam pelatihan tersebut, keterlibatan perempuan di legislatif sangat penting agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan perempuan dan anak. “Hanya perempuan yang memahami kebutuhan perempuan. Seperti ketersediaan ruang menyusui, lift di jembatan penyeberangan untuk ibu hamil, hingga fasilitas publik yang ramah perempuan,” ujarnya.
Dukungan Kohati: Mendorong Perempuan Berkiprah di Politik
Kohati, sebagai organisasi perempuan di bawah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah perempuan yang ingin berkiprah di bidang politik. Perempuan dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan perubahan dan memperjuangkan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan umat dan bangsa.
“Semangat ini harus terus dijaga. Sesama perempuan harus saling mendukung agar bisa menembus ruang-ruang pengambilan keputusan strategis,” tambah Zahwa.
(Red//FRD)
