Ultimatum dari Presiden Prabowo
Purbaya menjelaskan bahwa ia telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai masalah kronis yang membelit Bea Cukai, mulai dari citra buruk hingga dugaan penyimpangan layanan.
“Image Bea Cukai kurang bagus. Saya minta ke Presiden satu tahun untuk membereskan ini. Jangan diganggu dulu, biar saya benahi,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
16 Ribu Pegawai Bisa Dirumahkan
Purbaya menyebut sekitar 16.000 pegawai Bea Cukai berpotensi dirumahkan jika upaya reformasi tidak memberikan hasil signifikan. Ultimatum tersebut muncul setelah pemerintah melihat beragam penyimpangan yang terus berulang.
- Praktik under-invoicing ekspor
- Masuknya barang ilegal yang lolos pengawasan
- Dugaan permainan oknum dalam pelayanan
- Kasus viral yang memperburuk kepercayaan publik
Barang Selundupan Jadi Sorotan Serius
Maraknya barang selundupan yang lolos tanpa terdeteksi disebut merugikan industri nasional dan mengganggu pemasukan negara. Situasi ini menjadi indikator bahwa pengawasan Bea Cukai masih jauh dari ideal.
Reformasi: AI dan Pengawasan Ketat
Purbaya menyiapkan langkah pembenahan besar, termasuk penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akurasi pengawasan serta meminimalkan potensi korupsi dalam pelayanan.
Opsi Ekstrem: Pembekuan dan Pengalihan Fungsi
Jika reformasi gagal dalam setahun, pemerintah mempertimbangkan opsi membekukan Bea Cukai dan mengalihkan fungsi pengawasan ke perusahaan swasta seperti Société Générale de Surveillance (SGS), sebagaimana pernah dilakukan era Presiden Soeharto pada 1985.
Lonceng Peringatan untuk Bea Cukai
Purbaya menegaskan bahwa ancaman ini bukan sekadar retorika, melainkan peringatan tegas agar Bea Cukai segera memperbaiki diri, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan penerimaan negara tetap optimal.
(Red*/Aris)
