INTERNASIONAL, Baratv.id — Indonesia kembali menorehkan peran strategis di panggung global setelah resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan Indonesia dilakukan dalam sidang Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa pada Kamis (8/1/2026). Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan regional oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG), sebelum kemudian ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.
Kandidat Tunggal dari Asia-Pasifik
Dalam proses pemilihan tersebut, Sidharto Reza Suryodipuro menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kawasan Asia-Pasifik. Diplomat senior Indonesia ini memiliki rekam jejak panjang di bidang diplomasi, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
Berdasarkan keterangan resmi PBB, Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan HAM PBB periode sebelumnya, Jurg Lauber dari Swiss.
Pimpin Tiga Sidang Utama Dewan HAM
Selama masa kepemimpinannya, Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan memimpin tiga sesi utama yang akan digelar pada Februari, Juni, dan September 2026. Selain memimpin jalannya sidang, Presiden Dewan HAM juga bertanggung jawab mengoordinasikan agenda dan mengawasi proses Universal Periodic Review (UPR), yakni mekanisme peninjauan rekam jejak HAM seluruh negara anggota.
Usai dikonfirmasi dalam sidang tersebut, Sidharto menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung aktif Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut berdiri sekitar dua dekade lalu, termasuk terhadap lembaga pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
“Keputusan Indonesia untuk melangkah ke depan berakar pada amanat Konstitusi 1945 dan sejalan dengan prinsip Piagam PBB, yakni berkontribusi bagi perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial,” ujar Sidharto.
Komitmen Objektif dan Inklusif
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan presidensi Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.
Kepemimpinan Indonesia dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen untuk memperkuat konsensus, membangun kepercayaan lintas kawasan, serta meningkatkan efektivitas dan kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral global.
