TANGERANG, Baratv.id – Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia (PADI) menilai struktur tersebut merupakan kunci utama dalam menjaga efektivitas penegakan hukum sekaligus memastikan pelayanan kepolisian berjalan cepat dan profesional.
Sikap ini disampaikan sebagai respons atas berkembangnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. PADI berpandangan, perubahan struktur justru berpotensi menambah rantai birokrasi dan menghambat kinerja institusi kepolisian.
Ketua Umum PADI, Gokma Purba, menegaskan bahwa model komando langsung kepada Presiden selama ini terbukti membuat institusi Polri lebih efisien dalam mengambil keputusan strategis di lapangan.
“Dengan berada langsung di bawah komando Presiden, kinerja Polri menjadi lebih efektif dan efisien karena terhindar dari birokrasi yang panjang. Posisi ini juga penting untuk menjaga independensi Polri agar tidak mudah terseret kepentingan politik tertentu,” ujar Gokma Purba dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1).
Minim Hambatan Birokrasi
PADI menilai, jalur koordinasi yang singkat antara Polri dan Presiden memungkinkan respons cepat terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat. Skema ini dinilai relevan dengan kebutuhan publik terhadap aparat penegak hukum yang sigap, adaptif, dan solutif.
Apabila ditempatkan di bawah kementerian, proses administrasi dinilai akan lebih berlapis sehingga berpotensi memperlambat pengambilan keputusan serta pelayanan publik.
“Kita membutuhkan Polri yang cepat dan responsif, bukan yang terhambat sistem birokrasi kompleks,” tegasnya.
Dukung Program Strategis Nasional
Selain fungsi penegakan hukum, Korps Bhayangkara juga dinilai berperan aktif mendukung program strategis pemerintah. PADI mencontohkan keterlibatan Polri dalam membantu pengamanan dan pelaksanaan berbagai kebijakan sosial, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut PADI, kedekatan struktur komando mempercepat koordinasi lintas sektor sehingga implementasi program nasional dapat berjalan lebih efektif di daerah.
Sejalan Semangat Reformasi
Di akhir pernyataannya, PADI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal posisi kelembagaan Polri agar tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal tersebut dinilai selaras dengan amanat Reformasi 1998 dalam mewujudkan kepolisian yang profesional, independen, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan struktur yang tepat, PADI meyakini penegakan hukum, keamanan nasional, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat luas.
