JAKARTA, Baratv.id — Maraknya praktik penguasaan dan penggarongan kekayaan serta uang negara dinilai telah mencapai tahap mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan tersebut disampaikan dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), menanggapi pernyataan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto terkait perlawanan balik para pelaku kejahatan ekonomi negara.
Menurut dr. Ali Mahsun, praktik ilegal yang mencakup korupsi APBN dan APBD, ilegal mining, ilegal logging, ilegal sawit, hingga dugaan penyimpangan di sektor pajak dan bea cukai, telah menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam skala besar selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut, kata dia, tidak lagi bersifat sporadis, melainkan sudah sistemik dan mengakar di berbagai level pemerintahan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Kejahatan ekonomi yang terstruktur dan masif telah menciptakan situasi negara dalam negara. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada keutuhan dan kedaulatan bangsa,” ujar dr. Ali Mahsun dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).
Ia menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu (7/2/2026) mencerminkan keseriusan negara menghadapi ancaman tersebut. Presiden menyebut bahwa para pelaku penggarongan kekayaan negara tidak tinggal diam dan terus berupaya menciptakan kekacauan serta memecah belah persatuan nasional.
dr. Ali Mahsun, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum APKLI-P, menegaskan bahwa keberanian dan ketegasan kepala negara sangat dibutuhkan dalam situasi darurat seperti saat ini. Ia mengibaratkan praktik kejahatan ekonomi tersebut sebagai “penyakit kronis” yang menggerogoti tubuh bangsa dan harus ditangani secara tegas demi menyelamatkan masa depan Indonesia.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari rakyat kecil (kawulo alit), mahasiswa, akademisi, tokoh keagamaan, hingga pelaku usaha, untuk bersatu mendukung langkah pemerintah dalam menegakkan hukum dan membersihkan praktik perampokan kekayaan negara.
“Persatuan nasional menjadi kunci. Tanpa dukungan rakyat dan seluruh komponen bangsa, upaya penyelamatan kedaulatan ekonomi akan menghadapi tantangan besar. Ini adalah momentum untuk bersama menjaga Merah Putih dan NKRI,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, dr. Ali Mahsun ATMO mengingatkan bahwa kegagalan memberantas kejahatan ekonomi secara serius berpotensi membawa konsekuensi fatal bagi negara. “Jika terlambat, bukan tidak mungkin keutuhan bangsa terancam. Karena itu, keselamatan Indonesia harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995–1998 tersebut.
