BEKASI KABUPATEN — Ketegangan sempat terjadi seusai kegiatan Safari Ramadhan ketika seorang warga perempuan menyampaikan langsung keluhannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di hadapan publik. Peristiwa itu menjadi sorotan karena menggambarkan jeritan warga terkait persoalan dana pengadaan yang disebut telah tertahan selama lebih dari tiga tahun di tingkat kecamatan.
Kejadian berlangsung di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (21/2/2026), sesaat setelah rangkaian acara resmi Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berakhir. Di tengah persiapan rombongan meninggalkan lokasi, seorang wanita nekat menghadang mobil dinas gubernur.
Wanita tersebut memperkenalkan diri sebagai Mariam, warga yang mengaku menjadi pihak terdampak dalam persoalan pengadaan di Kecamatan Cikarang Barat. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia memohon perhatian langsung dari orang nomor satu di Jawa Barat agar persoalan yang dialaminya segera mendapatkan kepastian hukum dan administratif.
“Uang saya mandek sudah lebih dari tiga tahun di Kecamatan Cikarang Barat,” ujar Mariam sambil menahan tangis. Ia menegaskan bahwa berbagai upaya telah ditempuh, namun belum membuahkan hasil yang jelas.
Situasi yang semula tegang berubah menjadi lebih kondusif ketika Kang Dedi Mulyadi (KDM) merespons aduan tersebut dengan sikap tenang dan terbuka. Tanpa menunjukkan gestur penolakan, ia menghentikan langkahnya dan mempersilakan Mariam menyampaikan persoalan secara rinci di hadapan ajudan dan petugas yang mendampingi.
Usai mendengarkan penjelasan singkat, Dedi Mulyadi langsung menginstruksikan salah satu ajudannya untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia juga memastikan agar nomor kontak resmi diberikan kepada Mariam sebagai jalur komunikasi dan pemantauan perkembangan penanganan kasus.
“Saya dan tim akan menangani langsung,” kata KDM dengan nada tegas namun menenangkan. Pernyataan itu sontak meredakan ketegangan dan mendapat perhatian warga yang menyaksikan kejadian tersebut.
Respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab persoalan masyarakat di lapisan bawah. Momen tersebut sekaligus memperlihatkan pola kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik dan aduan langsung dari warga, tanpa sekat formalitas berlebihan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa masih banyak masyarakat yang menggantungkan harapan pada pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut. Publik kini menanti tindak lanjut konkret atas janji penyelesaian yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat di hadapan warganya.
