JAKARTA, Baratv.id – Wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah mulai mengemuka sebagai salah satu opsi yang tengah dikaji oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun sasaran penerima manfaat program.
Gagasan tersebut muncul di tengah evaluasi pelaksanaan MBG secara nasional, termasuk upaya pemerintah untuk mencari model distribusi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi jutaan pelajar di Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan sejumlah alternatif pelaksanaan MBG, termasuk memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah.
“Ada beberapa alternatif yang sedang dipertimbangkan. Intinya bagaimana beban anggaran APBN dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Nanik S. Deyang dalam keterangan pers di Jakarta.
Menurutnya, pengembangan program tidak harus selalu dilakukan dengan membangun dapur baru. Infrastruktur yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada siswa.
“Prinsipnya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah,” katanya.
DPR Dorong Pemanfaatan Kantin Sekolah
Wacana tersebut sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah anggota legislatif sebelumnya telah mengusulkan agar sekolah memiliki peran lebih besar dalam pelaksanaan MBG.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, pernah menyampaikan bahwa model pelibatan kantin sekolah telah diterapkan di sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan China.
Menurutnya, kantin sekolah dapat menjadi solusi untuk memperpendek rantai distribusi makanan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas menu yang diberikan kepada siswa.
Ia menilai kapasitas layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah sehingga pengelolaan program menjadi lebih efektif dan terukur.
Selain meningkatkan efisiensi, pendekatan tersebut diyakini mampu menjaga kesegaran makanan karena proses produksi dan distribusi dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat.
Peran SPPG Tetap Dibutuhkan
Pandangan serupa juga pernah disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, pemanfaatan kantin sekolah tidak berarti menghilangkan fungsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem MBG.
Hetifah menilai model tersebut dapat diterapkan terutama pada sekolah yang berada jauh dari lokasi dapur MBG sehingga distribusi makanan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Meski demikian, ia menegaskan sekolah yang akan terlibat harus memenuhi sejumlah standar dan persyaratan, mulai dari aspek kebersihan, keamanan pangan, hingga kemampuan pengelolaan operasional.
“Harus ada standar yang jelas. Sekolah yang memiliki praktik baik dapat menjadi contoh dalam penerapan model ini,” ujarnya.
Disebut Mirip Program School Meal Jepang
Wacana MBG berbasis kantin sekolah juga mendapat perhatian karena dinilai memiliki kemiripan dengan program school meal yang telah lama diterapkan di Jepang.
Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menjelaskan bahwa program makan sekolah di Jepang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bagi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan yang terintegrasi.
Pengelolaannya mencakup penyusunan menu, pengawasan kebersihan, distribusi makanan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut.
Meski demikian, Takeda mengingatkan bahwa setiap negara memiliki karakteristik berbeda sehingga penerapan model serupa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Dengan berbagai alternatif yang tengah dikaji, pemerintah diharapkan dapat menemukan formulasi terbaik agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
